eno socialist: PARTAI SOSIALIS INDONESIA

1. Sejarah berdirinya

Partai Sosialis Indonesia (PSI) adalah adalah sebuah partai politik di Indonesia pada jaman setelah kemerdekaan Indonesia. Partai yang berhaluan kiri dan menekankan pada paham ajaran Sosialisme. Partai Sosialis ini merupakan penggabungan atau fusi dua partai politik yang menganut paham Marxis beraliran Sosialisme, yaitu Partai Sosialis yang di ketuai oleh Amir Sjarifuddin dan Partai Rakyat Sosialis (PARAS) yang didirikan oleh Sutan Sjahrir.

Partai Sosialis inilah pada waktu itu sejak bulan November 1945 mengusai Kabinet Republik Indonesia sampai dengan pertengahan tahun 1947-an. Dengan pembentukan Kabinet Sjahrir, I, II dan III dan Kabinet Amir Sjarifuddin I dan II pada masa pemerintahan Presiden Soekarno-Hatta setelah kemerdekaan.

Partai Sosialis awalnya disebut cukup dengan nama Partai Sosialis, partai inilah yang menjadi kekuatan utama pada saat Revolusi Nasional Indoensia (Revolution the Nations Indoensian) atau bisa di sebut juga sebagai masa perang kemerdekaan Indonesia. Masa dimana banyak terjadi konflik bersenjata dan perjuangan diplomasi antara Indonesia dan Belanda. Merupakan suatu konflik internal dalam rangka pengakuan kedaulatan negara untuk menjadi bangsa yang merdeka, dari sisi lain penjjah (Belanda) tidak begitu saja mau melepaskan negara jajahannya untuk melepaskan diri dari cengkeramannya.

Kontak fisik sering terjadi dimana-mana antara pihak Indoensia dan Belanda, hal ini terjadi saat deklarasi kemerdekaan Indonesia ”Proklamasi” tanggal 17 Agustus 1945 dan pengakuan Belanda baru pada tahun 1949.

peran para tokoh sosialis inilah yang sangat besar dalam menjalin hubungan diplomatik dengan dunia luar, guna untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain. Sehingga keberadaan Indonesia diakui oleh dunia dan menjadi negara yang merdeka, bebas dari penjajah dan berdaulat menjalankan pemerintahannya tanpa adanya gangguan. Partai ini dibubarkan oleh Presiden Soekarno karena dianggap merintangi jalannya revolusi yang dikumandangkan Soekarno yaitu ”NASAKOM” atau ”Nasionalis, Agama, Komunis ” yang oleh Partai Sosialis Indonesia (PSI) sangat ditentang. Dan salah satu dari anggotanya terlibat dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indoensia (PRRI), maka Partai Sosialis Indonesia (PSI) dibubarkan.

Sejak bulan Maret 1947, dikalangan Dewan Partai ”Partai Sosialis” terdapat perbedaan paham yang prinsipil tentang sikap pendirian, pandangan (visi), serta corak dan cara melanjutkan perjuangan buat menyelamatkan dan menyelesaikan revolusi nasional saat itu.

Sekalipun dalam keterangan azas Partai Sosialis yang dijelaskan pula dalam buku partai ”Apa Partai Kita” ditegaskan sifat dan tingkat revolusi kita, akan tetapi dalam prakteknya sikap pendirian dan langkah-langkah partai selama itu menjalani politik partai yang sudah ditentukan. Sikap pendirian dan langkah-langkah partai selama itu menjalani sikap Partai Sosialis terhadap konflik luar dan dalam negeri yang diputuskan dalam konferensi Dewan Partai Sosialis di Jogjakarta pada tanggal 25 -26 Februari 1946, dan di perbaharui dalam resolusi Konferensi Dewan Partai ”Partai Sosialis” di Cirebon pada tanggal 31 Juli sampai dengan 3 Agustus 1946, dan disahkan dalam kongres Partai di Jogjakarta pada tanggal 6-9 September 1946.

Perbedaan paham yang prinsipil itu antara lain :

a. Pembubaran Kabinet Sjahrir dan kelanjutan sikap partai

b. Sikap dan cara pimpinan partai di waktu perang, bahkan pimpinan organisatoris yang tegas sama sekali tidak ada.

c. Tentang siaran ”Penjelasan Keadaan Politik” dari sayap kiri tanggal 22 Januri 1948, yang ditandai juga oleh anggota-anggota Dewan Partai yang berakibat memecah persatuan dan kekutan nasional.

d. Tentang sikap pendirian terhadap Presidentil Kabinet Hatta.

Oleh karena perbedaan paham dan pandangan itu, Partai Sosialis tidak dapat menanggung sikap politik yang berakibat merugikan negara dan membahayakan revolusi nasional. Berhubungan dengan hal itu, Partai Sosialis pecah. Selanjutnya Sjahrir membentuk Partai Sosialis Indonesia (tidak boleh disingkat). Yang disetujui oleh Dewan Partai, yaitu : Sutan Sjahrir, Djohan Sjahroezah, Wijono, Soemartojo, Soebadio, L.M Sitorus, Soepeno, Tedjasukmana, L. Tobing, Soedjono, Murad, Wangsawidjaja, Ici, Soehadi, Nurullah, Soegondo Djojopuspito, Soenarno, Sukanda, Rusni dan Sastra.

2. Garis Politik

Pertumbuhan gerakan serta cita-cita sosialis di Asia sangat rapat hubungan dengan perkembangan pergerakan serta cita-cita kemerdekaan dan kerakyatan. Begitu pula Indonesia, pada umumnya jika ditinjau dari sudut perkembangan masyarakat, maka masyarakat Asia merupakan masyarakat pyang pada suatu ketika tertahan atau terlambat kemajuan serta perkembangannya.

Sedangkan di dunia barat masyarakat yang berdasar ekonomi tertutup atau ekonomi memenuhi keperluan sendiri dengan tiada menggunakan uang, akhirnya menjadi masyarakat uang serta kapitalis, tidaklah demikian pada umumnya di Asia. Di Tiongkok (RRC) beribu tahun lamanya perkembangan masyarakat tertahan pada tingkatan feodal dan akhirnya menjadi negara agraria yang bersifat negara pegawai dengan corak feodal. Perdagangan yang maju juga menjadi pertukaran dengan uang tiada pernah sebelum abad ke 20 melahirkan industri.

Di jepang masyarakat feodal agraris berlanjut hingga akhir abad ke 19, sedangkan di eropa barat perkembangan masyarakat yang berdasar ekonomi uang telah bermuda dari abad ke 15. di barat perkembangan perdagangan, perkapalan, mendahului pembentukan modal uang yang kemudian menjadi pendorong revolusi industri dan revolusi kerakyatan serta kebebasan pribadi orang seorang. Segala itu melahirkan tenaga pendorong kemajuan masyarakat dan pada tingkatan ia berada sekarang.

Sosialisme di Eropa dan Asia

Gerakan serta cita-cita sosialis di dunia barat lahir serta berkembangan sebagai lanjutan serta lawan dari pada gerakan pembebasan pribadi serta individualisme. Ia adalah pula lawan liberalisme yang menjadi jiwa pendorong kemajuan masyarakat uang atau masyarakat kapitalis. Dilihat dari sudut perkembangan ekonomi, maka sosialisme di barat adalah kelanjutan serta lawan kapitalisme, seperti dahulu kapitalisme adalah lanjutan serta lawan feodalisme.

Wujud perubahan serta perlawanan itu adalah upaya peralatan masyarakat dapat memenuhi keperluannya untuk menyambung kehidupannya. Kapitalisme di dalam makna perlengkapan kehidupan masyarakat merupakan kemajuan yang besar terhadap feodalisme. Begitu pula pembebasan pribadi serta liberalisme terdapat perbudakan segala kehidupan oleh feodalisme. Sosialisme di barat sekarang terutama menunjukan kritiknya terhadap cacat-cacat kapitalisme, yaitu cacat liberalisme serta individualisme yang tiada terbatas dan berimbang.

Lainnya duduknya perkara dengan sosialisme di Asia. Masyarakat di Asia umumnya tidak mengalami revolusi pribadi orang seorang atau perlawanan liberalisme terhadap feodalisme seperti di dunia barat. Ia tidak pula melalui proses yang berabad-abad lamanya, merupakan individualisme, liberalisme. Ia hingga ke abad ke 20 terutama merupakan masyarakat yang terikat dan terkungkung. Pada umumnya masyarakat di Asia belum pernah benar-benar membebaskan diri dari masyarakat feodal dan agraris. Sedikitnya sebelum abad ke 20. ia tidak pula mengenal sejarah masyarakat kapitalis seperti di eropa barat.

Di dunia barat sosialisme pun mempunyai pusaka sejarah perjuangan untuk pembebasan pribadi orang perorang. Ia turut mempunyai pusaka sejarah liberalisasi dan demokrasi. Sdangkan di Asia pusaka sejarah adalah terutama feodalisme dan penjajahan. Sebagian daripada masyarakat Asia tertahan kemajuannya oleh karena sebab-sebab yang ada pad dirinya sendiri seperti di Tiongkok (RRC), Siam (Thailand), dan sebagainya. Serta di beberapa negeri lainnya. Akan tetapi sebagian lain dari kemajuan serta perkembangannya tertahan atau sedikitnya terpengaruh oleh kekuasaan barat yang meluaskan lapang kehidupan nya ke benua kita.

Pengaruh Imperalisme Barat di Asia

Imperialsime barat memproleh pengaruh yang besar atas perkembangan di India, Indoensia, dsb. Daerah-daerah Asia ini akhirnya menjadi jajahan negeri-negeri kapitalis dari negara industri barat ini. mereka menjadikan daerah yang meti menjamin bahan mentah yang diperlukan oleh industri barat itu. sebagian dijadikan pula pasar penjualan hasil industrinya itu.

Maka menjadi kepentingan dunia barat itulah bahwa daerah-daerah Asia yang tertinggal ekmajuan itu, tetap hanya penghasil bahan mentah dan tiada dapat menjadi pesaing industrinya. Imperialisme barat bersekutu pula dengan feodalisme di Asia untuk mengekalkan keadaan agraris dan keadaan primitif serta feodal di Asia. Bersama-sama mereka menghambat kemajuan masyarakat. Dengan sistem monopoli untuk dirinya serta aturan-aturan yang menguatkan kedudukannnya sendiri segala kegiatan usaha bumi putera kejurusan perkapalan, perdagangan yang akan dapat merupakan permulaan pembentukan modal untuk mendorong masyarakat maju kepada kapitalisme dan industrialisasi, ditindasnya atau dicegahnya.

Akan tetapi perhubungan yang menajdi antara Asia yang feodal serta agraris dengan dunia barat yang kapitalis serta industrial itu tidak urung membawa pula akibat yang tidak dikehendaki mereka. Ketika pertemuan terjadi antara barat yang kapitalis serta industrial dengan Asia yang feodal serta agraris, meskipun feodal dan agraris sudah kelebihan tenaga untuk penghidupan serta penghasilan di daldm pertanian secara kuno. Jumlah pengangguran serta setengah pengangguran di dalam pertanian yang memerlukan jalan lain untuk memenuhi keperluan kehidupannya telah besar.

Oleh karena itu sebenarnya desakan untuk memproleh sistem penghasilan yang baru jauh lebih besar di akhir abad ke 20 serta di abad kita ini daripada di waktu hal itu terasa di eropa barat. Asia sekarang lebih padat di beberapa tempat daripada barat yang telah mencapai industrialisasi. Tiadalah mengherankan jikalau pertemuan serta hubungan dengan dunia barat yang telah maju itu membawa akibat-akibat seperti pertemuan dua zat kimia.

Pertumbuhan Kapitalisme Jepang

Di Jepang proses ini merupakan masyarakat feodal dan agraris dengan cepat menjadi masyarakat indutrial dan kapitalis setingkat dengan dunia barat yang telah melalui beberapa abad lamanya perkembangan kapitalisme. Pada waktu itu proses perubahan dunia feodal di jepang menjadi dunia industrial dan kapitalis berlaku dengan manusia feodal yang belum pernah mengalami perjuangan pembebasan pribadi di dalam makna seprti terdapat di sejarah eropa barat.

Disitu bukan kaum para dunia feodal yang menjadi kaum kapitalis serta borjuis melainkan kaum feodal sendirilah yang menjelma enjadi kaum kapitalis. Oleh karena itu kaum kapitalis di Jepang tidak pernah berjiwa liberal individualis ataupun demokratis, melainkan selalu feodal atao otokratis di dalam pandangan hidupnya. Loncatan sejarah yang berlaku di Jepang adalah loncatan dari masyarakat feodal agraris kepada masyarakat industrial kapitalis di dukung oleh jiwa dan pandangan feodal. Maka terdapatlah permulaan pandangan dan jiwa fasisme serta permulaan daripada pengertian negara totaliter. Kapitalisme Jepang tidak mempunyai sejarah revolusioner, yaitu tidak mengenal perjaungan kemerdekaan terhadap feodalisme. Kapitalisme ini tidak pula mempunyai pusaka sejarah perjuangan kemerdekaan pribadi orang seorang. Kapitalisme ini langsung memperoleh kekuasaan dan tahu apa arti kekuasaan oleh karena ia lahir dari golongan yang selalu memonopoli kekuasaan, adalah golongan feodal. Kapitalisme Asia seperti di Jepang itu sejak lahirnnya berpandangan dan berjiwa reaksioner, meskipun objektif mendorong kemajuan peralatan penghasilan masyarakat.

Akan tetapi meskipun masyarakat feodal agraris di Jepang di dalam waktu yang singkat berubah menajdi masyarakat industrial kapitalis dengan perantaraan kaum feodal rupa-rupa akibat malah syarat-syarat kapitalisme tidak urung terdapat pula disitu. Tidak saja kaum buruh industrial dan kaum buruh upah umumnya disitu menjadi golongan yang besar dan timbul cita-cita pergerakan kaum buruh, akan tetapi kaum pedagang kaum pertengahan bersama dengan kaum terpelajar menajdi golongan besar.

Di kalangan ini lahir pula cita-cita liberalisme dan demokrasi. Maka seolah-olah berlaku suatu proses yangs ebaliknya daripada yang terdapat di dalam sejarah kapitalisme di eropa. Seoalh-seolah labih dahulu berlaku perubahan sistem penghasilan dan baru sesudah itu datang jiwa pada perubahan itu. maka timbulah kesadaran dan keinginan akan kerakyatan serta penghargaan pribadi sebagai manusia.

Perkembangan peralihan dalam masyarakat Jepang dan Tiongkok

Perkembangan yang berlaku di Jepang ini selalu dianggap orang sebagai suatu keadaan yang luar biasa di dalam sejarah modern. Akan tetapi soal yang di hadapinya mula-mulanya sama seperti di seluruh Asia lainnya. Masalahnya adalah menyesuaikan diri pada keperluan jaman. Jalan untuk menjamin kelangsungan kehidupan. Masalahnya adalah mengubah masyarakat yang feodal dan agraris yang tidak lagi dapat menjamin kehidupan orang yang bersangkutan, menjadi masyarakat yang lebih seperti dalam perlengkapan kehidupannya. Mencapai masyarakat yang menggunakan ilmu pengetahuan, tehnik, mesin, tenaga elektris, serta organisasi modern. Masalahnya bukan saja bahwa secara feodal dan kuno itu tidak mungkin lagi menjamin kehidupan orang akan tetapi juga bahwa Asia yang lebih dari seribu juta penduduknya, akan tetap menjadi sasaran penghisapan negara-negara yang industrial dan lebih maju, jika ia hanya masyarakat petani seperti sekarang. Apa yang berlaku di Tiongkok (RRC) sekarang dapat dianggap pula sebagai gambaran yang lain daripada dorongan masyarakat di Asia untuk mengubah sendi-sendi lingkungan kehidupannya.

Jaman Kuo Ming Tang dapatlah disamakan dengan jaman percobaan melakukan perubahan itu di bawah pimpinan gabungan kaum militer feodal dengan kaum pertengahan. Di Tiongkok (RRC) ini akhirnya ternayta bahwa cita-cita dan pimpinan golongan-golongan ini terlalu lemah, meskipun di ikhtiarkan juga dengan jalan diktator. Maka loncatan sejarah yang dilakukan di Jepang dengan pimpinan negara feodal seolah-olah di ikhtiarkan di Tingkok (RRC) sekarang dengan pimpinan diktator komunis.

Tujuan pada itu ada persamaannya, adalah mengusahakan perubahan cara-cara menghasilkan sehingga dapat menghasilkan lebih untuk mencukupi untuk keperluan masyarakat. Kedua-duanya menuju pada industrialisasi, mekanisasi, elektrifikasi, rasionalisasi. Seperti di Jepang, di Tingkok (RRC) pun orang hendak mengusahakan perubahan masyarakat feodal agraris yang tidak dapat mencukupi keperluan masyarakat lagi menjadi masyarakat yang tingkatan teknik alat penghasilan lebih tinggi. Cara yang dilakukan di Tingkok (RRC) itu sebenarnya sesuai juga dengan tradisi feodal dan otokratis Tingkok (RRC) .

Jepang dahulu dan Tingkok (RRC) sekarang merupakan dua usaha di Asia untuk mengubah masyarakat yang agraris serta terbelakang menajdi masyarakat yang mempunyai peralatan penghasilan yang lebih modern dengan manusia yang masih hidup di dalam jiwa feodal. Oleh karena itu mereka hanya tahu agaknya mengadakan usaha itu dengan dan dalam lingkungan negara otokratis atau negara totaliter.

Sifat perkembangan penjajahan di Birma, India dan Indonesia.

Disamping itu di India dan di Indonesia, dimana sejarahnya yang akhir-akhir adalah sejarah penjajahan telah berlaku suatu perkembangan yang agak berlebihan. Feodalisme di negeri ini tidak saja di kalahkan dan di tundukkan oleh imperialisme barat, melainkan kemudian dijadikan alatnya serta sekutunya. Di dalam perhubungan antara Asia dan barat, antara masyarakat pertanian dan masyarakat kapitalis dan industrialis yang menghalangi serta membatalkan kemungkinan timbulnya kapitalsime bumi putera, berlaku pula pengaruh peradaban serta kebudayaan barat. Dengan tidak dimaksudkan, malah bertentangan dengan kepentingan jiwa kerakyatan, menentang penjajahan serta feodalisme.

Jikalau di dalam pandangan feodalisme uang subjekti hanyalah tuan dan ndoro sedangkan kawulo itu hanya alat penghasil, tidak semata-mata demikian lagi kemungkinan di daerah-daerah ini. lambat laun terbentuk pula pengertian masnuia sebagai manusia, serta manusia sebagai pribadi yang berharga. Maka terbentuk penghargaan pada diri dan jiwa orang seorang. Berbeda daripada di Jepang atau di Tingkok (RRC) umumnya, pada pokok pergerakan rakyat di Indonesia bukanlah pula hanya pergerakan menentang penjajahan asing, akan tetapi juga adalah pergerakan untuk menghapuskan feodalisme dan sisa-sisa feodalisme yang telah bersekutu dan di jadikan pembantu penjajahan asing.

Sebab itu di Indonesia soal mengubah lingkungan kehidupan agraris menjadi masyarakat yang modern agak lain rupanya daripada di Jepang dahulu atau di Tingkok (RRC) sekarang. Pada umumnya di negara kita lebih besar kesadaran orang akan harga paham kerakyatan dan kemanusiaan daripada di negeri-negeri dimana suasana kehidupan sebelum perubahan dasar-dasar ekonomi masyarakat berlaku adalah orang menolak perbudakan dan feodalisme dan oleh karena itu juga orang menentang otokrasi dan lingkungan totaliter.

Meskipun ebgitu juga di Indonesia kita tidak mempunyai tradisi liberalisme. Kita tidak pula mengenal perkembangan masyarakat industri dan kapitalis, seeprti di dunia barat. Soal pokok yang kita hadapi sama dengan negeri-negeri Asia lainnya, akan tetapi suasana kehidupan kita serta jiwa kita mempunyai sifat-sifat sendiri. Dengan keadaan serta kenyataan begitu, rakyat Indonesia harus mewujudkan kemajuannya mengikhiarkan perubahan lingkungan kehidupannua supaya dapat lebih cakap menyelenggarakan kelanjutan kehidupannnya.

3. Dasar-dasar dan Pandangn Politik

Partai Sosialis Indonesia memahamkan sosialisme yang diajarkan dengan pengertian seperti di terangkan di atas. ia akan berikhtiar mengusahakan kemajuan serta perubahan masyarakat. Ia hendak merubah tingkat dan hidup rendah serta pertanian di Indonesia ini, menjadi masyarakat yang dapat mencarikan kehidupan rakyatnya yang berpuluh juta jumlah jiwanya dengan menggunakan kekayaan ilmu serta tehnik yang tersedia untuk kemanusiaan.

Untuk segala itu ia menggunakan pula cara-cara mengupas serta menyusun pengertian yang di gunakan oleh sosialisme modern terhadap dunia kapitalis. Ia menggunakan pengupasan seperti di lakukan oleh Marx – Engels terhadap perkembangan serta susunan masyarakat kapitalis. Sesuai dengan yang digambarkan di atas maka sosialisme yang di maksudkan oleh Partai Sosialis Indonesia adalah mengandung dasar-dasar serta pandangn sebagai berikut :

Keruntuhan feodalisme dan ketidak mampuan kapitalisme

1. Perubahan dan kemajuan masyarakat serta kehidupan di Indonesia hanya dapat di usahakan dengan tuntutan sosialime. Feodalisme di negeri kita ini sebagai sistem ekonomi telah runtuh oleh ketidak mampuannya sendiri dan memang mesti di pandang sebagai telah berlaku dan tidak dapat di hidupkan lagi. Sisa-sisanya terdapat di alam pertanian serta di dalam jiwa serta pikiran sebagian orang. Kapitalisme yang di jaman yang lampau berhasil memajukan melahirkan ilmu pengetahuan dan tehnik yang tidak di tersangka mungkin sebelumnya, menambah kesanggupan kemanusiaan menghasil dengan cara yang luar biasa telah mencapai batas-batas kemungkinan serta kesanggupannya. Sekarang yang terasa terutama tidak lagi gunanya untuk kemajuan melainkan bahaya yang di kandungnya bagi masa depan kemanusiaan. Ia menyebabkan bahwa sebagian besar daripada kemanusiaan bergantung kehidupannya pada beberapa orang dan golongan. Ia mengutamakan hak milik orang seorang daripada hak manusia untuk hidup sebagai manusia. Ia menyebabkan pertentangan golongan yang memiliki alat penghasilan dengan golongan yang memiliki alat penghasilan dengan golongan yang bekerja dengan upah pada si pemilik alat penghasilan. Sedangkan ia memajukan ilmu pengetahuan serta tehnik peralatan penghasilan manusia. Ia akhirnya ternyata tidak juga sanggup untuk memenuhi keperluan hidup yang utama bagi orang banyak. Hal ini di sebabkan oleh karena tujuan penghasilan ekonomi kapitalis bukanlah memenuhi keperluan otang banyak, melainkan untung yang sebesar-besarnya. Tujuan yang kemudian ini ternyata selalu bertentangan dengan keperluan umum. Sedangkan dengan sekarang sebenarnya dapat di pergunakan sepenuhnya untuk kebahagiaan kemanusiaan, kapitalisme ternyata pula selalu besar-besaran. Ia memperbesar serta mempertajam perbedaan antara yang punya dengan yang tidak punya, antara yang miskin dan yang kaya. Ia bertanggung jawab atas terjadinya imperialisme modern serta penjajahan, atas terjadinya peperangan-peperangan di dunia. Ia di kemudian hari ini di Asia selalu membantu kekuatan-kekuatan reaksi, ia bertanggung jawab lahirnya shintoisme, fasisme dan nazisme.

2. kalau di tempat kelahiran kaptalisme di dunia barat, kapitalisme sekarang telah menghadapi jalan buntu, di bagian besar Asia, dimana ia belum pernah memperolah kesempatan untuk berkembang seperti di dunia barat, ia tidak lagi mungkin berkembang oleh karena tempat yang di perlukannya untuk bertumbuh telah di duduuki oleh kapital dari barat. Ia di Asia (selain di Jepang) akan tetap lemah dan kecil dan oleh karena itu tiada akan dapat kesempatan mengulangi sejarah kapitalisme di eropa sebagai pendorong kemajuan masyarakat serta kekuatan menambah peralatan penghasilannya. Ia tidak mungkin menjadi tenaga progresif untuk kemajuan masyarakat di Asia.

Perkembangan menuju Sosialisme

1. Meskipun sosialisme di dunia barat mulanya hanya meruapakan gerakan kaum buruh, sekarang golongan-golongan yang lain di dalam masyarakat, yang kehilangan kepercayaannya pada masyarakat kapitalis, yaitu kaum tukang, kaum pengusaha kecil, kaum kebudayaan, kaum pertengahan kecil, kaum tani, lebih dari lebih mempertaruhkan nasibnya pada perubahan dan perbaikan yang dapat di harapkan dari sosialisme. Sosialisme adalah pula jawaban untuk semua orang yang tiada menyetujui penghisapan manusia oleh sesama manusia, serta jawab untuk semua orang yang menghendaki bahwa pergaulan kemanusiaan di dasarkan atas persatuan kerja sama serta keadilan sosial.

2. Di Asia, terutama di Indonesia, dimana kemiskinan merata dan golongan yang mampu hanya merupakan golongan yang sangat kecil, cita-cita sosialisme bukanlah pula merupakan cita-cita suatu golongan semata-mata, melainkan ia adalah harapan seluruh rakyat dan masyarakat yang menghendaki perbaikan nasib serta derajat kemanusiaan yang lebih tinggi.

3. Sosialisme menghendaki kemanusiaan kebebasan orang banyak dalam kehidupannya dari kekuasaan golongan yang kecil, yang menguasai alat-alat penghasilan. Ia menghendaki bahwa kekuasaan atas alat-alat pengahsilan ada di dalam tangan rakyat umumnya serta mendirikan masyarakat pada mana tiap manusia bekerja bersama sebagai orang derajat sedangkan tiada pula tindasan dan paksaan.

4. Sosialisme di Asia, terutama di negeri kita menghadapi tugas menambah alat-alat penghasilan dengan usaha bersama. Hal ini di Asia lebih utama daripada memindahkan kekuasaan milik atas alat penghasilan yang ada, dari tangan orang seorang atau golongan kecil pada kekuasaan umum. Sosialisme di Asia menghadapi soal kekurangan alat penghasilan.

5. Sosialisme sekarang tidak lagi hanya cita-cita yang di propagandakan. Ia telah menjadi suatu kekuasaan. Di beberapa negara dasar-dasar masyarakat sosialis telah di dirikan. Disitu kapitalisme menjadi laju dan pergaulan memperoleh tenaga baru untuk maju. Sosialisme telah mulai diwujudkan dengan berhasil.

6. Juga dimana kaum sosialis tidak berkuasa, tampak bahwa terdapat keadaan yang merupakan keadaan peralihan. Kapitalisme liberal di ganti dengan ekonomi bercampur pada mana ada percampuran negara serta ada pula milik kolektif. Disitu di pandang perlu pula planning. Kepastian hidup gerakan sekerja yang merdeka, kerakyatan di dalam perusahaan segala itu lebih meluas dimana-mana

Sosialisme dan Kerakyatan.

1. Sosialisme yang kita maksud adalah sosialisme yang berdasarkan kerakyatan, yaitu sosialisme yang menjunjung tinggi derajat kemanusiaan, dengan mengakui dan menjunjung persamaan derajat tiap manusia orang seorang. Penghargaan pada pribadi orang seorang di nyatakan pada penghargaan serta perlakuan pribadi orang seorang di dalam pikiran, serta di dalam pelaksanaan yang demikian ini sebenarnya menjadi inti dari segala pencipta sosialisme yang besar-besar, seperti Marx – Engels dsb. Sosialisme semestinya tiadalah lain daripada penyempurnaan dari segala cita-cita kerakyatan yaitu kemerdekaan serta kedewasaan kemanusiaan yang sebenarnya. Pada mana seharusnya tiap manusia sungguh merdeka untuk mengembangkan kehidupannya serta segala kesanggupan yang ada pada dirinya masing-masing. Sosialisme mestilah berhasil menciptakan keadaan pada mana hal-hal jasmani tidak lagi menjadi halangan untuk kemajuan serta perkembangan segala kesanggupan tiap manusia kepada kebajikan dan keindahan.

Sosialisme bertentangan dengan Kominformisme.

1. Maka oleh karena itu mungkin tampaknya sebutan kerakyatan setelah perkataan sosialisme seolah-olah ulangan penegrtian saja. Akan tetapi hal ini di anggap perlu oleh karena perkataan sosialisme kerap kali di gunakan orang di dalam makna yang lain. Kaum Hitler menamakan dirinya sosialisme nasional. Tiada suatu aliran yang lebih bertentangan dengan sosialisme yang kita maksudkan daripada ajaran serta gerakan Hitler itu. Ia musuh sosialisme kita benar-benar. Akan tetapi kita bukan saja membedakan diri dari sosialisme ala Hitler itu, kita juga membedakan dari dari sosialisme seperti yang di ajarkan oleh Moskow atau Kominform. Tidak saja kominform ini berbeda dengan kita ole karena lain penghargaannya terhadap pribadi orang seorang yang di pandangnya hanya sebagai suatu bagian abstrak dariapada paham golongan, kelas atau kolektipilet. Atau memandangnya, hanya sebagai tenaga kerja, faktor penghasilan semata-mata. Melainkan ia berbeda dengan kita dalam jiwanya, mentalitasnya. Ia tidak hanya dalam teori, akan tetapi juga dalam praktek memungkiri adanya persatuan serta persamaan kemanusiaan. Ia mengenal solidaritas kelas dalam teori akan tetapi dalam praktek hanya mengikhtiarkan disiplin partai. Dalam praktek ia memandang dan memperlakukan semua orang yang tidak tunduk pada disiplin serta ajaran partainya sebagai musuh yang boleh diperlakukannya dengan tidak mengindahkan kesusilaan. Terhadap pada kenyataan kominformisme dalam praktek ini sebenarnya segala teori revolusionernya, yang pun dapat di kupas dan di tentang itu, merupakan hal sekunder. Semangat dan jiwa kominformisme ini bertentangan sama sekali dengan sosialisme yang berdasar kerakyatan seeprti kita maksud.

2. Sosialisme dan komunisme seperti di maksudkan oleh kaum kominform, tiada pula dapat di lihat dan di pahamkan terlepas dari keadaan dan kedudukan negara Soviet Rusia. Pangkal serta akhirnya dari segala pandangan serta keyakinan mereka adalah membenarkan mempertahankan serta membela benteng mereka yaitu USSR. Segala gerak-gerik mereka, ajaran-ajarannya tiada dapat di pisahkan dari kenyataan yang di atas. oleh karena itu maka mereka di dalam tiap negeri di luar Soviet Rusia pada pokoknya hanya merupakan barisan pelopor, peninjau atai penyelidik negara Soviet Rusia, yang di dalam pandangannya adalah pokok dan benteng sosialisme seperti mereka pahamkan. Mereka hanya merupakan serdadu politik daripada tentara bagian politik Soviet Rusia adalah Kominform. Mereka hanya menjalankan tugas yang diberikan padanya oleh komando tentaranya itu.

3. Di Soviet Rusia dan di negera-negara yang di kuasai oleh parta-partai kominform terdapat diktator partai kominform yang di lakukan dengan cara-cara teror polisi rahasia dsb. Negara paksaan ini merasakan dirinya pula di dalam suasana penghasilan dimaan kaum kerja tidak merdeka memilih kerjanya sendiri.

Sosialime suatu gerakan Internasional

1. Sosialisme seprti kita maksudkan menjadi cita-cita sebagian besar daripada kemanusiaan. Di dalam makna itu ia adaah suatu gerakan internasional. Ada pula yang menjadi sosialis di dorong oleh rasa kemanusiaan, ada pula yang menjadi sosialis di dorong oleh rasa ketuhanannya, sedangkan bagian yang terbesar mendasarkannya atas kebenaran pengupasan serta teori-teori Marx – Engels. Yang di tuju oleh semuanya adalah keadilan sosial, kesejahteraan serta jaminan kehidupan, kemerdekaan pribadi serta perdamaian dunia.

2. Sosialisme menghendaki upaya segala usaha dijalankan dengan perhitungan dan rancangan, akan tetapi di sebelah itu di junjung paham kemerdekaan pribadi. Berlainan daripada menurut sistem totaliter fasis atau kominformis ia yakin bahwa sosialisme hanya akan dapat dilaksanakan jikalau rakyat seluruhnya sungguh-sungguh serta secara aktif turut mengusahakannya. Di negara totaliter yang dikehendaki daripada rakyatnya hanyalah bahwa ia menurut perintah. Sosialisme adalah kerakyatan di dalam bentuk yang paling sempurna.

Pengertian Sosialisme Kerakyatan

1. Sosialisem menjunjung tinggi kerakyatan, akan tetapi kerakyatan yang sesungguhnya hanya bdapat diwujudkan dengan dan di dalam sosialisme

2. Kerakyatan adalah pemerintahan rakyat yang dilaksanakan oleh rakyat sendiri untuk rakyat. Ia mesti mengandung hak-hak kemanusiaan yang sebagai berikut :

- Hak tiap orang untuk mempunyai kehidupan pribadi sendiri dengan tiada di ganggu oleh negara.

- Persamaan tiap orang warga negara untuk hukum, apa juga turunannya, sukunya, laki atau perempuan, apa juga agamanya atau warna kulitnya.

- Perwakilan rakyat dengan jalan pemilihan merdeka, yang sama dan rahasia.

- Pemerintah yang dilakukan oleh mayoritas akan tetapi dengan menjunjung hak-hak minoritas.

- Pembuatan Undang-undang yang dikuasai oleh perwakilan rakyat.

- Pengadilan yang tidak di pengaruhi oleh pemerintah.

3. Kaum sosialis memperjuangkan upaya universal declaration of rights of man, yang telah di terima di sidang umum PBB berlaku di semua negara di dunia.

4. Kerakyatan harus dipertahankan terhadap serangan diktator serta totaliterisme. Akan tetapi ia tidak dapat di beli dengan jalan-jalan reaksioner. Kaum kapitalis dengan politiknya yang konservatif ataupun reaksioner tidak sanggup mempertahankan demokrasi terhadap reaksi dan totaliterisme jika tidak dengan bantuan aktif daripada kaum kerja dan rakyat jelata umumnya.

5. Kerakyatan memberikan hak untuk berdirinya lebih dari suatu partai politik di dalam sauatu negara. begitu pula ia menjamin hak oposisi. Akan tetapi kerakyatan berhak pula malah berkewajiban membela diri terhadap mereka yang menggunakan hak-hak kerakyatan untuk menghancurkan kerakyatan itu sendiri dan mendirikan diktator.

6. Kaum sosialis menyatakan rasa solidernya dengan sekalian rakyatnya yang menderita penindasan atau penghisapan oleh feodalisme, penjajahan atau diktator totaliter, serta membantu usaha rakyat itu memperoleh kemerdekaannya.

Tujuan-tujuan Ekonomi dari Sosialisme

1. Tujuan ekonomi sosialis adalah jaminan kehidupan tiap penduduk mengusahakan supaya tiada pengangguran bertambahnya produksi, serta upaya pembagian pendapatan serta harta lebih merata.

2. Untuk mencapai tujuan itu produksi harus direncanakan sesuai dengan kepentingan rakyat seluruhnya. Hal ini bertentangan dengan berpusatnya kekuasaan ekonomi di dalam tangan satu dua orang. Ia harus di lakukan dengan pengawasan secara kerakyatan. Sosialisme bertentangan benar dengan kapitalisme yang bersifat monopoli serta bertentangan dengan tiap planning yang bersifat totaliter.

3. Merancang secara sosialis bukanlah semata-mata berarti nasionalisasi atau sosialisasi. Ia berarti menyusun seluruh penghasilan untuk mencapa tujuan yang disebabkan di atas. ada alat penghasilan yang bersifat milik umum yaitu milik negara atau badan hukum lainnya, ada milik koperatif dan ada milik orang seorang atau privat. Penyusunan tiga maacam penghasilan itulah yang menjadi tugas planning sosialis.

4. Di Indonesia tugas yang utama daripada planning secara sosialis adalah meninggikan tingkat produksi, menguntungkan cara-cara produksi yang tiada pada tempatnya lagi sebab kuno serta tidak rasionil dan efesien. Memajukan tehnik produksi dalam segala lapangan penghasilan, menggunakan berbagai sumber kekayaan alam yang masih belum di kerjakan di Indonesia dengan cara yang rasionil.

5. Susunan-susunan rakyat yang tidak resmi tiadalah boleh menjadi perkakas pemerintah semata-mata. Mereka mesti diberikan hak untuk turut memikirkan dan bermusyawarah tentang siasat ekonomi umumnya.

6. Merencanakan secara sosialis tiada berarti bahwa segala keputusan ekonomi berada di dalam tangan pemerintah. Kekuasaan ekonomi sedapat mungkin, dimana tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan planning, di desentralisir.

7. Kapitalisme yang liberal memberikan kemerdekaan untuk mengeksplotir, akan tetapi membatasi kemerdekaan rakyat banyak oleh karena kemiskinan dan pengangguran. Sosialisme yang berdasarkan kerakyatan menuju pada kemerdekaan pribadi atas kesenangan sendiri memilih kerja, latihan dan pendidikan.

8. Merancang secara sosialis mengehndaki supaya seluruh rakyat turut bergiat di lapang penghasilan atas kesanggupannya sendiri serta dengan inisiatif sendiri, sehingga dapat menghindarkan berkembangnya birokrasi resmi atau tidak resmi. Turut serta kaum kerja, buruh dan konsumen di dalam mengendalikan produksi harus di ikhtiarkan dengan tiada mengurangi efesiensi produksi. Hanya jikalau terjamin pengawasan umum secara kerakyatan nasionalisasi dapat dinamakan sosialisasi.

9. tujuan kapitaslisme yang terutama adalah keuntungan untuk diri sendiri, sedangkan tujuan sosialisme adalah memenuhi keperluan-keperluan kemanusiaan yang utama.

10. Sosialisme tiada hanya menjamin hak-hak politik akan tetapi juga hak-hak dasar ekonomi dan sosial, antara mana :

- Hak untuk bekerja

- Hak untuk beristirahat

- Hak memperoleh perawatan kesehatan jika sakit, hamil

- Hak jaminan hidup untuk warga negara yang tidak mampu bekerja oleh karena tinggi umurnya, pengangguran atau sakit.

- Hak keluarga untuk memperoleh bantuan supaya tidak merosot kehidupannya jikalau mendapat anak

- Hak anak-anak dan pemuda untuk memperoleh penyelenggaraan serta latihan dan pendidikan menurut kecakapannya.

- Hak akan perumahan yang layak.

Sosialisme pembina peradaban baru

1. Sosialisme tak hanya berarti masyarakat yang baru denfan dasar ekonomis yang baru. Ia juga merupakan suatu kebudayaan serta kehidupan yang baru. Kemajuan ekonomis dan sosial hanya berharga jika ia menambah kebahagiaan kemanusian. Sosialisme mesti juga dapat memenuhi keperluan kejiwaan. Sosialisme menentang kapitalisme liberal dan di negeri kita ini, feodalisme, oleh karena bertentangan dengan kesusilaan kemanusiaan. Ia menentang totaliterisme oleh karena totaliterisme merendahkan derajat kemanusiaan. Sosialisme hendaknya membebaskan kemanusiaan dari segala ketakutannya serta ketidakpastiannya yang disebabkan oleh segala sistem ekonomi yang berdasarkan eksploitasi. Sosialisme hendak menjamin bagian bagi tiap orang di dalam dan pada pusaka kebudayaan serta kemajuan rohani kemanusiaan.

2. Pergerakan sosialisme sejak mulai lahirnya adalah bersemangat internasional. Sosialisme hendak membebaskan kemanusiaan seluruhnya dari segala kesengsaraan dan ketidak pastian dengan tidak membedakan turunan, agama serta jenis bangsa (ras), serta pula dari segala jasmani serta rohani, ekonomi, dan politik.

Sosialisme dan Perdamaian Dunia

1. Sosialisme adalah internasional oleh karena ia selalu mengakui bahwa tiada bangsa dapat menyelesaikan soal-soal ekonomi dan sosialnya di jaman kita sepenuhnya sendiri-sendiri dan terasing dari dunia lainnya. Penyelesaian soal kehidupan ekonomi dan sosial yang sebenarnya hanya lagi sekarang dapat dicapai dalam lingkungan internasional.

2. Sosialisme menuju pada kerja sama serta persatuan dunia pada mana bangsa-bangsa masing-masing dengan sifatnya masing-masing merupakan corak kehidupan kemanusiaan. PBB adalah suatu langkah kejurusan penyusunan kehidupan bersama serta persatuan di dunia.

3. Dunia baru itu hanya dapat berkembang jikalau di dsarkan atas kerja sama atas kesenangan sendiri antara bangsa-bangsa yang diakui hak kemerdekaannya. Sosialisme oleh karena itu menghendaki susunan internasional yang berdasar hukum dan menjamin pelaksanaan yang sungguh daripada dasar-dasar Charter United Nations serta Universal Declaration of Human Rights.

4. Sosialisme menentang segala penjajahan serta segala bentuk imperialisme yang lainnya. Ia menentang segala penindasan dan penghisapan tiap bangsa dan rakyat.

5. Sosialisme mengakui sebagai tugasnya yang penting penjamin perdamaian dunia. perdamaian dunia hanya dapat terjamin dengan lenyapnya imperialisme dan dengan sistem Collective Security serta kekuasaan hukum internasional.

6. Yang menghancurkan perdamaian bukan saja imperialisme, akan tetapi juga segala macam aliran totaliterisme yang tiada menghargai hak kemerdekaan bangsa atau pribadi orang seorang.

7. Sosialisme menuju dunia yang aman, makmur, merdeka dan damai.

8. Sosialisme menuju persatuan kemanusian.

4. Peraturan Dasar

Azas Tujuan

Pasal 1

Partai Sosialis Indonesia berdasarkan faham sosialisme yang disandarkan pada ajaran ilmu pengetahuan Marx-Engels menuju masyarakat sosialis berdasarkan kerakyatan.

Tempat dan Kedudukan

Pasal 2

Partai Sosialis Indonesia berkedudukan di tempat kedudukan Sekretariat Dewan Partai

Organisasi

Pasal 3

I. Susunan :

Partai tersusun dari kesatuan-kesatuan yang terkecil sampai yang terbesar:

1. Ranting

2. Cabang

3. Daerah

II. Pimpinan Partai :

1. Semua badan pimpinan dibentuk atas dasar pilihan.

2. Pimpinan dalam partai terdiri dari

a. Kongres

b. Dewan Partai

c. Dewan Cabang

d. Pengusus Ranting

3. Diantara dua kongres pimpinan partai ada pada Dewan partai pleno

Pembagian, kewajiban dan hak Dewan Partai

Pasal 4

I. Dewan Partai terdiri dari

1. Politbiro

2. Sekretaris

3. Anggota-anggota Dewan Partai yang tersiar

4. Dewan Pengawas

II. Politbiro

1. Politbiro menetukan politik dan taktik perjuangan partai diantara rapat-rapat Dewan Partai pleno

2. Politbiro terdiri dari anggota yang banyaknya 5 sampai 9 orang terhitung Pimpinan Umum, Dekretaris Jenderal dan Sekretaris Bagian Organisasi. Politbiro diketuai oleh Pimpinan Umum.

III. Sekretaris

1. Sekretaris terdiri dari :

a. Bagian Umum

b. Bagian Organisasi

c. Bagian Pendidikan, Penerangan dan Penerbitan

d. Bagian Keuangan

e. Bagian Luar Negeri

2. Sekretaris memimpin pekerjaan partai sehari-hari menurut dan atau menjalankan putusan-putusan kongres, Dewan Partai dan Politbiro.

3. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal, yang dapat dibandu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal.

IV. Anggota-anggota Dewan Parta yang tersiar

Anggota-anggota Dewan Partai yang tersiar adalah yang tidak duduk di Politbiro, Sekretariat Dewan Partai dan Dewan Pengawas, dan mendapat tugas yang ditentukan oleh Dewan partai pleno, Politbiro atau Sekretariat.

V. Dewan Pengawas

1. Dewan Pengawas terdiri sebanyak-banyaknya 7 orang

2. Lapangan pekerjaan Dewan Pengawas meliputi :

a. Menjaga supaya partai tidak menyimpang dari garis politiknya.

b. Mengawasi penyelenggaran putusan-putusan kongres, Dewan Partai dan Politbiro yang harus di jalankan oleh Sekretarist, Daerah, Cabang dan atau anggota partai seluruhnya

3. Dewan Pengawas berhak menjatuhkan hukuman :

a. Peringatan

b. Skorsing pada tiap anggota yang melanggar disiplin partai.

Perwakilan Partai Keluar

Pasal 5

1. Pimpinan Umum, yang juga mnejadi ketua Partai. Ketua Kongres dan Ketua Dewan Partai, mewakili partai keluar.

2. Jika Pimpinan Umum berhalangan menjalankan kewajibannya atau berhalangan mewakili partai keluar, ia di wakili oleh seorang anggota Politbiro.

Pemilihan Dewan Partai

Pemimpin Umum dan Sekretaris Jenderal

Pasal 6

1. Anggota-anggota Dewan Partai di pilih oleh kongres

2. Pemimpin Umum dan Sekretaris Jenderal di Pilih oleh Kongres.

Daerah

Pasal 7

1. Lingkunagn suatu daerah di tetapkan oleh Dewan Partai menurut kepentingan organisasi.

2. Buat lingkungan suatu daerah diadakan Dewan Partai, yang berkewajiban mengkoordinir, meimpin keselamatan serta kemajuan cabang-cabang dalam lingkungan daerahnya.

3. Dewan Daerah di susun seperti Sekretaris Dewan Partai, kecuali Bagian Luar Negeri dan Bagian Keuangan.

4. Sekretaris Daerah bertanggungjawab ke dalam dan keluar dalam lingkungan daerahnya.

Cabang

Pasal 8

1. Cabang didirikan di tiap kesatuan hidup, asalkan memenuhi syarat-syarat.

2. Dalam 1 (satu) kesatuan hidup tidak boleh berdiri lebih dari 1 (satu) cabang.

3. Cabang di pimpin oleh Dewan Cabang, yang di susun seperti Sekreatriat Dewan Partai, kecuali Bagian Luar Negeri dan Bagian Keuangan.

4. Sekretaris Cabang bertanggungjawab ke dalam dan keluar dalam lingkungan Cabangnya.

Ranting

Pasal 9

1. Ranting didirikan di tiap kesatuan hukum, asalkan memenuhi syarat-syarat.

2. Pengurus Ranting terdiri dari seorang Sekretaris Ranting dengan beberapa anggota.

3. Pengurus Ranting bertanggungjawab kepada Dewan Cabang.

Penerimaan Anggota

Pasal 10

1. Tiap orang Indonesia yang telah berumur 18 tahun keatas, yang menerima azas tujuan, haluan politik partai, program serta disiplin partai dapat diterima menjadi anggota.

2. Permintaan menjadi anggota partai diterima sebagai calon anggota.

3. seorang calon anggota baru diterima sebagai anggota sesudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh partai.

Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 11

Hak dan kewajiban anggota di atur dalam peraturan Keanggotaan.

Pasal 12

Anggota partai tidak boleh merangkap menjadi anggota partai lain.,

Berhenti sebagai Anggota

Pasal 13

Anggota dan calon anggota berhenti karena :

1. Permintaan sendiri dengan memberi alasan

2. Dipecat

3. Meninggal dunia

Hukum

Pasal 14

1. Hukuman yang dijatuhkan partai atas pelanggaran disiplin partai dibedakan.

a. Peringatan

b. Skorsing

c. Pemecatan (Royement)

2. Hukuman a dan b dijatuhkan oleh Dewan Pengawas, yang disahkan atau dibatalkan oleh Rapat Dewan Partai Pleno.

3. Yang Berhak menjatuhkan hukumnan huruf c dalam abjad 1 adalah rapat Dewan Partai Pleno.

Pembelaan

Pasal 15

Anggota partai yang dikenakan hukuman pemecatan (royement) berhak membela diri di depan kongres.

Majalah dan atau Harian Partai

Pasal 16

1. Partai harus mempunyai majalah dan atau harian partai

2. Redaksi ditetapkan oleh politbiro dan bertanggungjawab kepada Dewan Partai

Kongres, Konferensi, Rapat

Pasal 17

1. Kongres

a. Kongres diadakan 2 (dua) tahun sekali

b. Kongres luar biasa dapat dilangsungkan :

- atas putusan Dewan Partai

- atas permintaan 1/3 (sepertiga) dari jumlah cabang.

2. Rapat

a. Rapat Dewan Partai Pleno diadakan 6 (enam) bulan sekali

b. Rapat luar biasa Dewan Partai Pleno dapat diadakan :

- atas putusan Politbiro

- atas permintaan ½ (separuh) dari jumlah anggora Dewan Partai.

3. Konferensi

Konferensi dan Rapat-rapat lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu yang diatur dalam peraturan-peraturan yang lain.

4. Putusan

Putusan-putusan diambil dengan :

a. Suara terbanyak dari yang hadir, jika mengenai orang

b. Suara 2/3 (dua pertiga) dari yang hadir, jika mengenai persoalan.

Korum dan Hak Suara di Kongres

Pasal 18

1. Korum untuk kongres adalah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah cabang yang sah

2. Hak suara di kongres ada pada cabang-cabang dan di tentukan dengan imbangan jumlah anggota dan ranting, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 1 (satu) dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) suara.

Perubahan Peraturan Dasar

Pasal 19

Perubahan peraturan dasar hanya dilakukan oleh kongres dan baru sah jika diambil dengan suara ¾ (tiga perempat) dari suara yang hadir.

Penutup

Pasal 20

Hal-hal yang belum atau tidak didapat dalam Peraturan Dasar ini diatur dan ditetapkan dalam peraturan tersendiri oleh Dewan Partai.

(Disahkan oleh Kongres ke – 1 Tanggal 12 - 17 Februari 1952 di Bandung ).

5. Program Nasional

Politik

1. Hak-hak azasi manusia seperti tercantum dalam Declaration of Human Rights di jamin.

2. Kerakyatan itu harus bersifat brat ke bawah, artinya desentralisasi dan otonomi berakhir di kesatuan yang paling kecil, yaitu desa atau kesatuan hidup lain yang setingkat dengan itu. Penyelenggarakan kekuasaan adalah demikian rupa, sehingga kesatuan yang lebih tinggi mengerjakan lapangan-lapangan yang tidak dapat di kerjakan oleh kesatuan-kesatuan yang lebih rendah, dengan pengertian bahwa kekuasaan-kekuasaan dan kewajiban-kewajiban yang tertentu yang menjamin kedudukan negara, tidak boleh diserahkan kepada kesatuan-kesatuan yang lebih rendah.

3. Dewan Perwakilan harus terdiri atas dua dewan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat serta Dewan Perwakilan Golongan yang sekedar merupakan penyempurnaan paham kerakyatan yang kurang tercapai dalam bentuk Dewan Perwakilan Rakyat saja.

4. Alat-alat kelengkapan negara terdiri atas :

Presiden
Dewan Menteri
– Dewan Perwakilan Rakyat

- Dewan Perwakilan Golongan

Mahkamah Agung
Dewan Pengawasan Keuangan
Dewan Perancang Negara

5. Presiden tidak dapat di ganggu-gugat dan merupakan lambang bangsa.

6. Anggota Mahkamah Agung dan anggota Dewan Pengawas Keuangan harus bebas dari segala pengaruh eksekutif dan legislatif dan diangkat secara yang di tentukan oleh undang-undang.

7. Harus diadakan Dewan Perancang Negara yang terutama mengadakan perencanaan siasat ekonomi negara untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat yang dicapai dengan usaha-usaha :

Negara
Perorangan
Organisasi rakyat (koperasi)

Ekonomi

1. Proses ekonomi diatur oleh negara menurut rencana

2. Proses ekonomi dipimpin dan diawasi oleh negara

3. Negara mendorong dan membimbing inisiatif masyarakat untuk memperkuat dasar perekonomian rakyat.

4. Keuangan negara dan susunan moneter (uang, kredit, dan bank) diatur dan dikemudikan sedemikian rupa, hingga menjamin serta ikut membantu secara aktif kegiatan-kegiatan ekonomi ke arah tingkat keseimbangan ekonomi yang memuaskan, satu sama lainnya agar menjamin tenaga pembeli pada rakyat banyak untuk memperoleh barang-barang pokok keperluan hidup.

5. Kekuatan rakyat diatur dan diorganisi. Koperasi di jadikan dasar kehidupan rakyat.

6. Mengusahakan perbaikan dan perluasan produksi, sehingga negeri dan rakyat kita dapat menyelenggarakan keperluan hidupnya sendiri, sedikit-dikitnya mengenai kebutuhannya sehari-hari yang terpenting seperti beras, sayuran, lauk-pauk dan pakaian.

7. Memajukan industrialisasi untuk mencapai tingkat produksi serta memperluas kesempatan bekerja untuk daerah-daerah yang berkelebihan penduduknya.

8. Memajukan transmigrasi yang harus di selenggarakan dalam hubungan yang langsung dan integral dengan pembukaan dan pembangunan daerah-daerah baru, yaitu perkembangan dan perencanaan kemungkinan industri, kehutanan dan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.

9. Pendidikan ekahlian untuk memprtinggi nilai kecakapan tenaga Indonesia serta memperbesar kecerdasan rakyat di lapangan ekonomi.

Perburuhan

1. Mengusahakan, menghilangkan pengangguran dan eksploitasi dari manusia oleh manusia

2. Menjamin hak-hak sosial seeprti :

- Hak untuk bekerja

- Hak untuk menerima upah, yang mencukupi kebutuhan hidup buruh sekeluarga

- Hak mendapat penghasilan yang sama untuk pekerjaan yang sama

- Hak untuk beristirahat

- Hak untuk memperoleh perawatan kesehatan jika sakit atau hamil

- Hak jaminan hidup untuk warga negara yang tidak mampu bekerja, oleh karena pengangguran, cacat, sakit atau lanjut umurnya.

- Hak keluarga untuk memperoleh bantuan, supaya tidak merosot kehidupan, jikalau mendapat anak.

3. Mengusahakan perwujudan azas kerakyatan dalam perusahaan

4. Penyempurnaan Undang-undang perburuhan dan jaminan sosial serta peraturan-peraturan lainnya.

Pertanian

1. Mengusahakan sistem penghasilan agraria yang dapat mencukupi kebutuhan masyarakat.

2. Menjamin supaya penghasilan kaum tani mencukupi kebutuhan hidupnya sekeluarga

3. Pembagian pusat-pusat produksi agraria, terutama bahan makanan, merata di seluruh Indonesia.

4. Perbaikan pengairan dan pembukaan daerah pengairan baru.

5. Perbaikan pertanian rakyat di tanah kering.

6. Perbaikan kedudukan petani tanaman di dalam proses produksi dan proses ekonomi lainnya.

7. Pembentukan lumbung-lumbung desa, perbaikan urusan kredit di desa-desa dan penghapusan beban-beban desa.

8. a. Memperbanyak kebun-kebun percontohan, percobaan, bibit dan lain-lain perbaikan dan usaha-usaha di lapangan tehnis dari pertanian rakyat. Diantaranya : pemberantasan penyakit dan hama, mempergunakan hasil-hasil pengetahuan modern di lapangan pertanian, alat-alat pertanian yang praktis dan sesuai dengan sifat dan bentuk pertanian rakyat, pemakaian pupuk dan lain-lain nya.

b. Mneggiatkan usaha-usaha tambahan (nevenbedrijf) dari kaum tani : peternakan ayam, itik, ikan, pekarangan, dan lain-lain.

9. Memperbanyak balai pendidikan masyarakat desa atau lembaga yang serupa dengan itu

10. Perbaikan perhubungan dan pengangkutan ke dan dari daerah-daerah produksi.

Kepegawaian

1. Berusaha melenyapkan birokrasi dengan terbentuknya alat negara yang zakelijk, didasarkan kepada efesiensi, keperluan dan kemampuan masyarakat sendiri.

2. Mempertinggi mutu alat negara.

Pendidikan dan Kebudayaan

1. Mengusahakan supaya diarahkan pada kebutuhan masyarakat dengan tidak melepaskan pokok dasar pendidikan.

2. Mengusahakan supaya pengajaran lebih parktis, baik yang mengenai sistemnya maupun yang mengenai metodenya.

3. Mendemokratisir pengajaran hingga sekolah terbuka untuk anak-anak dari segala lapisan dan kemampuan ekonominya tiada lagi menjadi halangan untuk menuntut ilmu dan keahlian.

4. Kedudukan, nasib dan kecakapan guru harus mendapat perhatian sepenuhnya.

5. Mengutamakan pendidikan dan latihan keahlian, supaya dapat mencukupi keperluan usaha pembangunan di segala lapangan yang sedang berjalan dan menyesuaikan pelajaran pada keperluan-keperluan yang terasa nyata.

6. Perguruan Tinggi harus diberi keleluasaan untuk berkembang sebaik-baiknya dengan memberikan otonomi padanya, dengan peraturan-peraturan jangan sampai diabaikan dalam usahanya untuk mempertinggi mutunya, kebutuhan masyarakat akan tenaga-tenaga ahli.

7. Pendidikan jasmani lebih di sempurnakan

8. Pendidikan masyarakat harus di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya dengan tujuan

Menambah keahlian
Memberi jalan guna menambah pengetahuan atau kecakapan

9. Menghargai dan membantu segala pernyataan kehidupan kebudayaan rakyat di dalam bermacam ragamnya dan turut bergiat mengusahakan kemajuannya serta perkembangannya.

10. Mengusahakan pembacaan dan perpustakaan serta penyelenggaraan keperluan kebudayaan rakyat yang lainnya, yang merupakan hiburan dengan jalan modern (radio, film, dsb), sehingga memudahkan kemajuan kehidupan rohaninya (kebudayaannya)

Pemuda

1. Memajukan gerakan pemuda yang sehat rohani dan jasmaninya, sehingga bibit kelanjutan kehidupan bangsa dan rakyat dapat terus bertambah baik dan dapat memperbaiki jenis manusia, yang mesti melanjutkan kemajuan sosial untuk kemanusian

2. Memperhatikan latihan badan anak-anak dan pemuda dengan memajukan kepanduan, keolahragaan serta memberikan pimpinan yang sebaik-baiknya untuk latihan badan, kepanduan serta keolahragaan itu.

Sosial

1. Melawan kejahatan perseorangan dan kolektif, etrutama dengan menjamin kehidupan ekonomi, dengan lain perkataan dengan jalan sosial, ekonomi dan pendidikan.

2. Menambah kesempatan untukm pekerjaan bagi kaum wanita supaya memudahkan baginya mencapai emansipasi yang sebenarnya dengan dasar persamaan sepenuhnya di lapangan politik, ekonomi dan sosial antara kaum wanita dan laki-laki.

3. Mengusahakan supaya dapat tercapai aturan-aturan dan alat-alat untuk menjamin kesehatan dan pendidikan anak-anak oleh orang tuannya.

4. Mengusahakan adanya jaminan untuk anak yatim dan invaliden.

5. Mengusahakan adanya jaminan untuk orang-orang yang tua.

6. Memajukan kesejahteraan sosial dan jaminan sosial.

Kesehatan dan Makanan Rakyat

1. Menyelenggarakan kesehatan rakyat dalam arti kebaikan jasmani, rohani dan sosial yang satu tidak dapat di pisahkan dari yang lain.

2. Mengusahakan tercapainya Hygiene masyarakat dari kota-kota sampai ke desa-desa

3. Menyelenggarakan kesejahteraan ibu dan bayi sebelum dan sesudah melahirkan

4. Mempertinggi derajat makanan rakyat, sehingga tercapainya standar tenaga yang diperlukan dari rakyat, dengan jalan mendahulukan produksi di lapangan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan untuk mencapai tujuan itu.

Perumahan dan Kota

Memperhatikan dan memperbaiki perumahan rakyat serta pembangunan kota yang sesuai dengan jiwa program ini, yaitu bersifat sejahtera, supaya tiap-tiap orang dapat hidup dalam keadaan Hygiene, cukup sekolah, perawatan kesehatan, tempat penitipan bayi, tempat kesempatan berbelanja sehari-hari, perpustakaan dan temapt hiburan untuk kebudayaan serta tempat-tempat berolah-raga, serta pula memperhatikan ke-elokan dan ke-indahan.

Perumahan Rakyat di Desa

Memperhatikan dan memperbaiki perumahan rakyat di desa-desa supaya tiap orang dapat hidup dalam keadaan Hygiene dan sejahtera, dengan mendahulukan daerah-daerah yang menjadi korban akibat perjuangan kemerdekaan dan kekejaman.

Internasional

1. Memajukan kerjasama internasional sehingga tiada mungkin lagi terjadi peperangan dan segala perselisihan dapat di selesaikan dengan jalan bertukar pikiran dan damai ataupun dengan arbitrase internasional.

2. Memperkuat kedudukan dan kuasa organisasi-organisasi dalam usaha yang disebut diatas, seperti UNO dengan cabang-cabangnya dan organisasi-organisasi internasional lainnnya.

3. Mengusahakan kerjasama yang rapat antara negara-negara yang baru memperoleh kemerdekaannya di Asia atas dasar :

a. Mencegah terganggunya perdamaian di dunia dengan menghebatnya pertentangan antara dua golongan kekuasaan Soviet dan Amerika serikat.

b. Untuk kepentingan-kepenringan yang sama dan atau bersama di lapangan ekonomi, sosial dan kebudayaan.

6. Susunan Dewan Partai

Susunan Sekretariat Dewan Partai

I. Sekretaris Jenderal : L. M. Sitorus

Wakil Sekretaris Jenderal : Djohan Sjahroezah

II. Bagian Umum : Subadio Sastrosatomo

Seksi Tata Usaha : Koeswari

Seksi Arsip & Dokumen : L. M. Sitorus

III. Bagian Organisasi : Subadio Sastrosatomo

Seksi kepartaian : L. M. Sitorus

Seksi Buruh : Rivai S. Atmadja

Mr. A.Z. Abidin

Seksi Tani : Moch. Tauchid

Sumartojo

Seksi Pemuda : Imanm Slamet

IV. Bagian Keuangan : Oh Bian Hong

Hamdani

V. Bagian Pendidikan, : Djohan Sjahroezah

Penerangan & Penerbitan

Seksi Penerangan : Djoeir Mohamad

Seksi Pendidikan : I. Jahja

Seksi Penerbitan : Mr. Tandiono Manu

VI. Bagian Luar Negeri : Dr. Sudarsono

Anggota dewan Partai

1. Sutan Sjahrir

2. L. M. Sitorus

3. Djohan Sjahroezah

4. Subadio Sastrosatomo

5. Sumartojo

6. Dr. Sumitro Djojohadikusumo

7. T. A. Murad

8. Mr. Tandiano Manu

9. Moh. Tauchid

10. Djoeir Mohamad

11. Wijono

12. Sastra

13. Hamdani

14. Oh Bian Hong

15. Mr. A. Z. Abidin

16. M. L. Tobing

17. Rivai s. Atmadja

18. Dimjati

19. Sukatja

20. Sjamsul Arifin

21. Mr. Makmoen Soemadipradja

22. Nurullah

23. Sugondo Djojopuspito

24. Sugra

25. Kartamuhari

26. Subadio

27. Tamimi Usman

28. Anwar Isnudikarta

29. Sunarno Sisworahardjo

30. Moch. Roehan

31. Leon Salim

32. Ibrahim Jahja

33. Baharmus

34. Sudjono

35. dr. Athos Auserie

36. Riekerk

37. Suwarni Pringgodigdo

38. Basri

39. Sukemi

40. Rusni

41. Sukanda

42. Dr. Tadjuluddin

43. A. S. Sumadi

44. Hassan Sjaffei

45. Kusnaeni

Politbiro

1. Sutan Sjahrir

2. Djohan Sjahroezah

3. Subadio Sastrosatomo

4. L. M. Sitorus

5. Sugondo Djojopuspito

6. T. A Murad

Yang duduk di dalam DPR RI

Ketua Fraksi : 1. Subadio Sastrosatomo

Wakil Ketua : 2. Mr. Hamid Algadrie

Penulis : 3. Mr. Lukman Wiriadinata

Anggota : 4. Mr. Andi Zainal Abidin

5. Basri

6. Nj. Sunarjati Sukemi

7. Ir. Tan Boen Aan

8. Mohd. Nuh

9. Djoeir Mohamad

10. Sumartojo

11. Mr. Tan Po Goan

12. Nj. Suwarni Pringgodigdo

13. Drs. J. B. A. F. Mayor Polak

14. Djohan Sjahroezah

Jumat, 23 Maret 2012

PARTAI SOSIALIS INDONESIA

Tidak ada komentar:

TV ONLINE